Bandar Lampung, Nurani Rakyat.Com- Nizwar Affandi Mantan Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Lampung, yang juga pernah menjabat Mantan Ketua PD AMPG Provinsi Lampung, Rabu (19/7/2023) mengungkapkan keprihatinannya
dengan adanya pemanggilan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian terkait kasus CPO. Dikatakan Nizwar, "belum kering rasanya tinta jurnalis memberitakan kegaduhan kasus BTS Kemenkominfo yang turut menyebut Menpora, sekarang sudah ditambah berita buruk ini."
Terkait hal tersebut tentunya kita tetap harus berpegangan azas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence). Tetapi juga menurut hemat Saya, obyektifitas harus tetap dapat terjaga. Kita juga tidak boleh mengabaikan azas praduga bersalah (Presumption of Guilt). Khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.
Ditambahkan Nizwar adalah benar bahwa, baik Menpora maupun Menko Perekonomian secara administratif dalam proses hukum baru dipanggil sebatas menjadi saksi. Tetapi lanjutnya dalam perspektif nilai, moral dan etika (Values, Moral Reasoning, And Ethnics) tidak dapat disanggah.
Ada sesuatu yang sedang terjadi dan sesuatu itu tidak dapat dianggap normal, wajar dan baik-baik saja. Bagi internal Partai Golkar jelas Nizwar, kejadian beruntun ini mestinya sudah menjadi lampu merah bukan sekedar lampu kuning lagi.
"Ini adalah titik dimana kesadaran dan kemauan yang kuat untuk melakukan Muhasabah dan Self Evaluation terhadap integritas kepemimpinan dan kualitas manajerial ditubuh Partai Golkar," tegasnya.
Terutama khususnya terkait penempatan kader dalam menduduki jabatan-jabatan kenegaraan. Yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan kemaslahatan bangsa harus segera dihadirkan serta digelorakan.
Belajar dari kasus- kasus serupa dikatakan Nizwar kembali, yang pernah menimpa partai politik lainnya menjelang pemilihan umum. Akan lebih baik jika reformasi internal itu dilakukan sebelum waktu mendekati Hari-H (Pemilu 2024).
Agar dampak kerusakannya (Collateral Damage) tidak terlanjur meluas, dan menyebabkan Partai Golkar terjerembab kehilangan kepercayaan rakyat.
"Sangat tidak bijaksana jika masa depan
Partai Golkar pada tahun politik di 2024, dipertaruhkan dengan cara mengadu peruntungan kader- kader yang bermasalah dalam proses hukum yang sedang berlangsung," sesalnya merasa prihatin.
Sebagai partai politik yang memiliki reputasi, berkarakter modern dan teknokratik. Tentu publik berharap ada keteladanan baik yang ditunjukkan Partai Golkar, ketika kader-kader utamanya sedang berkelindan dengan masalah hukum terkait pidana korupsi. Yang paling ideal tentu jika mereka yang bermasalah berinisiatif menyatakan mundur, atau minimal non aktif selama proses hukum berlangsung.
Namun untuk mengharapkan munculnya kesadaran dan kebesaran jiwa seperti itu, sama rasanya seperti menunggu keajaiban datang. Karenanya akan lebih efektif jika para senior pendahulu maupun para kader yang menempati struktur kepemimpinan partai, pada seluruh tingkatan dari Sabang sampai Merauke yang terlebih awal memulai rangkaian gerakan perbaikan internal.
Namun perbaikan yang diharapkan tentunya bukan didasari kebencian personal. Tetapi didasari kecintaan terhadap Partai Golkar, dan besarnya rasa tanggungjawab kepada publik. Kenapa demikian?
Karena sejatinya lanjut Nizwar, Partai Golkar bisa menempatkan kader-kader utamanya dalam jabatan kenegaraan . Itu semata- mata atas kepercayaan rakyat dalam Pemilu sebelumnya. Sama sekali bukan karena kehebatan orang per-orang kader Partai Golkar itu sendiri. (*)
