Jakarta, Nurani Rakyat.Com- Menurutnya oleh karena itu tidak boleh suatu negara meninggalkan pihak-pihak tertentu dalam proses pencapaian pembangunan. Termasuk tidak meninggalkan kelompok penyandang disabilitas.
Kita perlu terus mengkaji perbaikan terhadap akses kebutuhan dasar serta taraf hidup kelompok penyandang disabilitas," ungkap Yusharto.
Dia menjelaskan kembali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah merumuskan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan inklusif ramah disabilitas, termasuk dalam hal pemilu
Dikatakan Yusharto kembali berharap PPDI selaku perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia dapat menghimpun harapan, saran dan gagasan dari berbagai pihak guna mengoptimalkan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas.
Tidak hanya dalam Pemilu, penyandang disabilitas juga masih kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, teknologi dan inklusi keuangan. Hal itu, membuat tingkat kemiskinan penyandang disabilitas relatif tinggi dengan persentasi 11,42 persen.
Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius, penting untuk memetakan situasi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan penyelenggaraan penghormatan hak-hak disabilitas," jelasnya.
Kemendagri optimistis jika kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas, termasuk terkait pemilu akan menghasilkan hal positif. (Jl)
